AKTUALISASI PENGAMALAN PANCASILA DAN UUD 1945 DALAM ERA GLOBALISASI

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

1.2  Maksud dan Tujuan

1.3  Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari makalah ini adalah mengacu pada dampak-dampak dari globalisasi terhadap kehidupan bangsa Indonesia dan cara pengaplikasian Pancasila dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan hukum. Begitu pula di dalam laporan ini dimuat beberapa keterangan UUD 1945 sebagai bukti bahwa keterangan terkait yang dimuat adalah benar. Dimana setiap aspek kehidupan yang dibahas,dimuat referensi yang berupa pasal pasal dan ayat dari UUD 1945.

BAB 2

AKTUALISASI PENGAMALAN PANCASILA DAN UUD 1945 DALAM ERA GLOBALISASI

Pada bidang politik memiliki aspek pokok pemikiran  dituangkan dalam UUD 1945 yang diantaranya terdapat dalam pasal 26, pasal 27 ayat (1), dan pasal 28. Pada pasal 26 berbunyi “yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”. Dengan tujuan setiap 5 tahun sekali indonesia ini mempunyai pesta demokrasi dimana bagi yang warga tercatat oleh negara harap digunakan haknya untuk memilih. Karena dengan ini kita dapat memberikan satu perwakilan suara untuk memilih presiden yang baru, dan apabila orang yang kita dukung menyimpang dari aturan maka baiknya meluluruskan presidennya. Selanjutnya selain pasal 26 UUD 1945 yang dimiliki indonesia sangat terkait pasal selanjutnya yaitu pasal 27 ayat (1) “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Contoh hal paling kecil yang sering terjadi pada saat dijalan saja, sering terlihat warga yang menerobos lampu merah, parkir di bahu jalan, mendirikan bangunan di pinggir kali. Semua contoh tersebut adalah beberapa bahwa warga negara indonesia ikut berpastisipasi dalam hal korupsi kecil-kecilan, bagaimana negara ini dapat mempunyai bibit yang baru kalau seandainya saja anak-anak muda sekarang sudah di paksa memilih prilaku buruk kepada bangsa dan bagaimana kalau mereka sudah tumbuh besar dan menggantikan orang tua yang berdiri di kursi pemerintahan. Pokok pikiran pada pasal 26 dan 27 ayat (1) selanjutnya semakin di dukungnya pasal 28 yang berbunyi “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. UUD 1945 tidak hanya menyinggung masalah warga negaranya dengan adanya pasal 28 Indonesia terbukti bahwa bagi anggota-anggota yang duduk di kursi pemerintahan mereka sadar bahwa setiap berkumpul tidak hanya berbicara saja tetepi harus juga menguluarkan pemikiran dari apa yang di masalakan oleh negara Indonesia ini. Globalisasi dalam hal bidang politik merupakan sekutu masyarakat, tetapi perlu diingat pula bahwa setiap agenda politik Indonesia di era global harus sejalan dengan apa yang menjadi aspirasi dan kepentingan rakyat Indonesia. Selama ini, sedang gencar-gencarnya Negara maju dalam melakukan politik luar negeriny yang selalu mengintervensi Negara lain dengan tujuan tertentu. Misalnya, menyangkut ekspolitasi sumber daya alam di Freeport, pertambangan Blok Cepu, dan tempat-tempat yang melalui agenda politiknya.

Pancasila Indonesia perlu memosisikan diri dalam mengambil sikap politik yang berorientasi pada kepentingan nasionalnya, bukan pada kepentingan Negara lain. Dimana demokrasi pancasila itu merupakan system pemerintahan dari rakyat dalam arti rakyat adalah awal mula kekuasaan Negara sehingga rakyat harus ikut serta dalam pemerintahan untuk mewujudkan suatu cita-cita. Organisasi sosial politik adalah wadah pemimpin-pemimpin bangsa dalam bidangnya masing-masing sesuai dengan keahliannya, peran dan tanggung jawabnya. Sehingga segala unsur-unsur dalam organisasi sosial politik seperti para pegawai Republik Indonesia harus mengikuti pedoman pengamalan Pancasial agar berkepribadian Pancasila karena mereka selain warga negara Indonesia, juga sebagai abdi masyarakat, dengan begitu maka segala kendala akan mudah dihadapi dan tujuan serta cita-cita hidup bangsa Indonesia akan terwujud.

Dari awalnya indonesia merdeka masalah yang paling jelas terlihat diantaranya, masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme selalu muncul ke permukaan. Bermacam-macam usaha dan program telah dilakukan oleh setiap pemerintahan yang berkuasa dalam memberantas korupsi tetapi secara umum hukuman bagi mereka tidak sebanding dengan kesalahannya, sehingga gagal untuk membuat mereka kapok atau gentar. Mengapa tidak diterapkan, misalnya hukuman mati atau penjara 150 tahun bagi yang terbukti.

Kurang terwujudnya perkembangan ekonomi di Indonesia dikarenakan kurang adanya mekanisme perjuangan pemerintah untuk menyamaratakan derajat pendidikan yang menjadi kendala utama yaitu masalah ekonomi. Biaya yang mahal dan sebagainya. Dan banyaknya terjadi kesenjangan social, baik antara sesama pengusaha ataupun dengan rakyat biasa. Transformasi struktur yaitu guna memperkuat ekonomi rakyat maka perlu diciptakan system untuk mendorong percepatan perubahan dari ekonomi tradisional menjadi ekonomi modern. Dengan sendirinya intervensi birokrat pemerintah yang ikut dalam proses ekonomi melalui monopoli demi kepentingan pribadi harus segera diakhiri, dengan kembali mengamalkan nilai-nilai yang terdapat dalam pancasila dan UUD 1945, dapat dirasa upaya terwujudnya kesejahteraan seluruh bangsa akan tercapai dan kesejahteraan tersebut akan dirasakan oleh sebagian besar rakyat, dengan begitu akan mengurangi kesenjangan ekonomi. Ekonomi menurut pancasila adalah berdasarkan asas kebersamaan, kekeluargaan artinya walaupun terjadi persaingan namun tetap dalam kerangka tujuan bersama untuk memajukan bangsa Indonesia. Jadi walaupun kita menjalankan persaingan bebas dibidang pemasaran dengan menerapkan aktualisasi pancasila tersebut kita dapat mengatur sendiri bagaimana arti sebenarnya persaingan yang bebas itu tapi tetap dapat mewujudkan bersama cita – cita bangsa.

Pada awalnya masuk era globalisasi dimana negara adikuasa yang dapat menguasai dunia. Namun pada kehidupan bersama antar dunia era globalisasi yang tadinya dianggap kejam dan banyak yang berasumsi negatif, maka  ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan. Hal yang pertama kali harus diperhatikan adalah pemantapan jati diri bangsa, supaya disetiap bangsa di dunia ini mampu menunjukkan jati istilah kasarnya harus berusaha keras untuk hidup mandiri tidak perlu di bantu dengan negara-negara adikuasa diri setiap bangsa termaksud Indonesia. Kedua, pengembangan prinsip-prinsip yang berbasis pada filosofi kemanusiaan, pada khasus ini didapat khasus mengenai nilai-nilai penting yang terkandung dalam pancasila seperti perdamaian yang diartikan bukan berarti kita takut kepada negara yang memang mereka adalah negara adikuasa, tapi melainkan kepedulian kepada masyarakat banyak supaya mereka harus lebih sabar dan tabah tanpa harus melawan karena negaranya diserang dahulu. Selanjutnya, yang paling sering terjadi pada negara ini adalah pada keadilan. Terlihat jelas bahwa keadilan pada negara ini adalah masyarakat kelas atas lah yang menang dan yang masyarakat kelas bawahlah yang selalu di tindas seakan hukum pada negara ini sungguh sangat tidak adil seolah-olah mereka membuat aturan sendiri dan akan merubah hal-hal terpenting dalam pancasila.

Seharusnya pancasila bukan lagi hanya sekedar cita-cita hukum pada negara ini dan juga bukan hanya sekedar pemanis hukum yang ada negara, tetapi hal itu harus berlaku universal bagi semua komunitas dunia internasional. Kelima sila dalam Pancasila telah memberikan arah bagi setiap perjalanan bangsa-bangsa di dunia dengan nilai-nilai yang berlaku universal. Tanpa membedakan ras, warna kulit, atau agama, setiap negara selaku warga dunia dapat menjalankan Pancasila dengan teramat mudah. Jika demikian, maka cita-cita dunia mencapai keadaan aman, damai, dan sejahtera, bukan lagi sebagai sebuah keniscayaan, tetapi sebuah kenyataan. Karena cita-cita Pancasila sangat sesuai dengan dambaan dan cita-cita masyarakat dunia.